Home Daerah Di Bawah Gubernur YSK, Disiplin Fiskal Sulut Jadi Mesin Pertumbuhan dan Kesejahteraan

Di Bawah Gubernur YSK, Disiplin Fiskal Sulut Jadi Mesin Pertumbuhan dan Kesejahteraan

44
0
SHARE

SULAWESI UTARA, Mediacenterinfo.com (MCI) โ€” ๐—ž๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ท๐—ฎ ๐—ธ๐—ฒ๐˜‚๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฎ๐—ป ๐—ฃ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ต ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ๐—ถ๐—ป๐˜€๐—ถ ๐—ฆ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐˜„๐—ฒ๐˜€๐—ถ ๐—จ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ (๐—ฃ๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜ƒ ๐—ฆ๐˜‚๐—น๐˜‚๐˜), ๐˜€๐—ฒ๐—ฝ๐—ฎ๐—ป๐—ท๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—ง๐—ฎ๐—ต๐˜‚๐—ป ๐—”๐—ป๐—ด๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ ๐˜๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐—ธ ๐˜€๐—ฒ๐—ธ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜‚๐—ป๐—ท๐˜‚๐—ธ๐—ธ๐—ฎ๐—ป ๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ธ๐—ฎ ๐˜†๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—ฏ๐—ฎ๐—ถ๐—ธ, ๐˜๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ด๐—ต๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ธ๐—ฎ๐—ป ๐—ฝ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—ป ๐—ธ๐˜‚๐—ฎ๐˜: ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ป ๐—ณ๐—ถ๐˜€๐—ธ๐—ฎ๐—น ๐˜†๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—ฑ๐—ถ๐—ท๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ธ๐—ฎ๐—ป ๐˜€๐—ฒ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ธ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ป ๐—บ๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐˜‚ ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ท๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ ๐—บ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ป ๐˜‚๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—บ๐—ฏ๐˜‚๐—ต๐—ฎ๐—ป ๐—ฒ๐—ธ๐—ผ๐—ป๐—ผ๐—บ๐—ถ ๐˜€๐—ฒ๐—ธ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ด๐˜‚๐˜€ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ธ๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐—ป ๐—ธ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ท๐—ฎ๐—ต๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐—บ๐—ฎ๐˜€๐˜†๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ธ๐—ฎ๐˜.

Di bawah kepemimpinan ๐—š๐˜‚๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐˜‚๐—ฟ ๐— ๐—ฎ๐˜†๐—ท๐—ฒ๐—ป ๐—ง๐—ก๐—œ ๐—ฌ๐˜‚๐—น๐—ถ๐˜‚๐˜€ ๐—ฆ๐—ฒ๐—น๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐˜‚๐˜€ ๐—ž๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ด, ๐—ฆ.๐—˜., arah pengelolaan keuangan daerah bergerak lebih tegasโ€”bukan hanya mengejar serapan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah belanja menghasilkan dampak nyata.

Realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp3,65 triliun (96,38 persen) dan belanja Rp3,32 triliun (91,36 persen) menunjukkan kinerja fiskal yang terjaga. Namun yang lebih penting, kualitas belanja mengalami pergeseran signifikan. Tingginya realisasi belanja modal hingga 94,06 persen menandakan keberanian pemerintah daerah untuk memprioritaskan investasi jangka panjang, terutama pada infrastruktur dan pelayanan publik.

Kebijakan efisiensi yang dijalankan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tidak berhenti pada penghematan administratif. Pemerintah provinsi justru menggunakannya sebagai instrumen strategis untuk memangkas kegiatan seremonial dan non-prioritas, sekaligus mengalihkan anggaran pada sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik, langkah ini mencerminkan pergeseran dari โ€œspending orientedโ€ menuju โ€œimpact oriented budgetingโ€โ€”sebuah pendekatan yang selama ini menjadi tantangan banyak daerah.

Dari sisi neraca, penguatan fiskal terlihat semakin nyata. Lonjakan aset menjadi Rp11,87 triliun, disertai penurunan kewajiban menjadi Rp847 miliar dan peningkatan ekuitas hingga Rp11,02 triliun, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya sehat dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Namun legitimasi utama dari keberhasilan fiskal tidak terletak pada laporan keuangan,melainkan pada dampaknya terhadap masyarakat. Di titik ini, Sulawesi Utara mencatat capaian yang sulit diabaikan.

Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,66 persenโ€”melampaui rata-rata nasional. Inflasi terkendali pada 1,23 persen, memberikan ruang stabilitas bagi daya beli masyarakat. Lebih jauh, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 6,62 persen, terendah di kawasan Sulawesi.

Korelasi antara disiplin fiskal dan capaian makro tersebut menunjukkan bahwa kebijakan anggaran tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan terhubung langsung dengan dinamika ekonomi riil.

Kepemimpinan Gubernur YSK dalam konteks ini menjadi faktor kunci. Konsistensi dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi pembangunan dan kehati-hatian fiskal menciptakan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

Tantangan ke depan tentu tidak ringan.

Ketidakpastian ekonomi global, dinamika fiskal nasional, serta tuntutan peningkatan pelayanan publik akan menguji ketahanan model pengelolaan yang ada. Namun, dengan arah kebijakan yang telah terbentukโ€”yakni efisiensi, produktivitas belanja, dan penguatan basis pendapatanโ€”Sulawesi Utara memiliki modal yang cukup untuk menjaga momentumnya.

Pada akhirnya, keberhasilan ini menegaskan satu hal: ketika anggaran dikelola dengan disiplin, diarahkan dengan visi yang jelas, dan dijalankan secara konsisten, maka fiskal daerah bukan sekadar instrumen administratif, melainkan alat transformasi pembangunan.

Dan di Sulawesi Utara, transformasi itu kini terlihat nyata.

 

[ ๐“ž๐“ด๐“ฝ๐“ช๐“ฟ๐“ฒ๐“ช๐“ท๐“พ๐“ผ.๐“—. ]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here