SULAWESI UTARA, Mediacenterinfo.com (MCI) – 𝗦𝘂𝗮𝘀𝗮𝗻𝗮 𝗵𝗮𝗿𝗺𝗼𝗻𝗶𝘀 𝗱𝗮𝗻 𝗸𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶𝗳 𝗺𝗲𝘄𝗮𝗿𝗻𝗮𝗶 𝗿𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗽𝗮𝗿𝗶𝗽𝘂𝗿𝗻𝗮 𝗗𝗲𝘄𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝘄𝗮𝗸𝗶𝗹𝗮𝗻 𝗥𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵 (𝗗𝗣𝗥𝗗) 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝘀𝗶 𝗦𝘂𝗹𝗮𝘄𝗲𝘀𝗶 𝗨𝘁𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗽𝗲𝗻𝘆𝗮𝗺𝗽𝗮𝗶𝗮𝗻 𝗟𝗮𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝗴𝗴𝘂𝗻𝗴𝗷𝗮𝘄𝗮𝗯𝗮𝗻 (𝗟𝗞𝗣𝗝) 𝗚𝘂𝗯𝗲𝗿𝗻𝘂𝗿 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝘀𝗶 𝗦𝘂𝗹𝘂𝘁 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝗔𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝘀𝗲𝗹𝗲𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗥𝗮𝗯𝘂 (𝟮𝟱/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟲).
Momen ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan DPRD Sulut, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Dr.J.Victor Mailangkay, S.H.,M.H., jajaran Forkopimda Sulut, serta seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi Sulut.
Di hadapan Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen dan jajaran legislatif, mengawali laporannya secara resmi Gubernur Mayjen (Purn) Yulius Selvanus Komaling, S.E. menekankan pentingnya visi kemajuan yang berakar pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di bumi nyiur melambai tercinta ini.
Gubernur YSK memandang LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan alat untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik, transparan dan berdampak positif bagi masyarakat.
“Momentum ini menjadi wadah evaluasi bersama guna menakar sejauh mana target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah diimplementasikan demi kepentingan rakyat,” ucap Gubernur YSK dalam pidatonya.
Secara keseluruhan disiplin fiskal dan efisiensi anggaran, laporan keuangan tahun 2025 menunjukkan tren positif di tengah tantangan ekonomi global.
Dari target pendapatan daerah sebesar Rp. 3,78 triliun, Pemprov Sulut berhasil mengamankan realisasi sebesar 96,38 persen atau setara Rp. 3,65 triliun.
Dari sisi belanja, serapan anggaran mencapai 91,36 persen, dari pagu Rp3,63 triliun.
Menariknya, menjelang dua tahun masa kepemimpinan Gubernur YSK menerapkan strategi “ikat pinggang” pada pos non-prioritas untuk memastikan stimulus ekonomi dan pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
Infrastruktur dasar tetap menjadi tulang punggung pengeluaran daerah guna memastikan dampak langsung bagi konstituen di akar rumput.
Keadilan sosial lewat konektivitas dan pendidikan.Salah satu lompatan besar yang menjadi sorotan adalah pencapaian di wilayah kepulauan.
Pemerintah berhasil mewujudkan keadilan sosial melalui penyediaan layanan listrik 1×24 jam di enam pulau terluar, sebuah langkah yang selama ini dinantikan masyarakat pesisir.
Di sektor pendidikan, gebrakan nyata terlihat dari pembangunan SMA Taruna Nusantara di Langowan serta revitalisasi masif terhadap 50 sekolah. Langkah ini diambil guna mengikis kesenjangan kualitas pendidikan antara pusat kota dan wilayah pelosok.
Secara global, posisi Sulawesi Utara sebagai gerbang Pasifik kian kokoh. Pembukaan rute penerbangan langsung Seoul-Manado dan Taipei-Manado menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah dalam memperluas konektivitas logistik dan daya tarik wisata internasional, Ketahanan Pangan dan Etos Kerja “Petarung.”
Menjawab isu inflasi, Pemprov Sulut, di bawah kepemimpinan Gubernur YSK melakukan intervensi besar-besaran di sektor agraria. Optimalisasi 2.000 hektare lahan padi serta masifnya Gerakan Pangan Murah di 190 titik menjadi benteng pertahanan untuk menjaga daya beli petani dan masyarakat umum.
Menutup laporannya Gubernur YSK yang berlatar belakang militer ini mengingatkan jajaran birokrasi untuk tetap solid, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada integritas dan sinergi antarlembaga.
“Meski masih menghadapi tantangan fiskal dan dinamika global, pemerintah provinsi Sulut tetap berkomitmen penuh melalui prinsip satu komando dan semangat petarung untuk memastikan seluruh birokrasi bekerja dengan integritas tinggi.(Okta)
